KPU Umumkan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018

Berdasarkan ketentuan: 

  1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 33/PP.02.3-Kpt/7102/VII/2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 48/PP.02.3-Kpt/7102/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 118/PP.02.3-Kpt/7102/VII/2017;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 92/PL.03.2-Kpt/7102/XI/2017 tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi atau Jumlah Suara Sah sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018.

 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dengan ini mengumumkan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

 

 

I.   SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON

A.  SYARAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK:

  1. Partai Politik (Parpol) atau Gabungan Partai Politik (Gabungan Parpol) yang dapat mencalonkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa adalah Parpol atau Gabungan Parpol yang memenuhi ketentuan syarat minimal perolehan jumlah kursi atau jumlah suara sah sebagai berikut: a. Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Minahasa hasil Pemilu Tahun 2014 yaitu paling sedikit 7 (tujuh) kursi DPRD Kabupaten Minahasa; atau. b. Memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) suara sah dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Angota DPRD Kabupaten Minahasa Tahun 2014, yaitu paling sedikit 52.114 (Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Belas) suara sah; c. Dalam hal Parpol atau Gabungan Parpol mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tahun 2014;

 

  1. Parpol atau Gabungan Parpol hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
  2. Parpol dapat bersepakat dengan Parpol lain untuk membentuk Gabungan Parpol dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon. Kesepakatan dimaksud ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
  3. Parpol atau Gabungan Parpol melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan. Kesepakatan dimaksud ditandatangani oleh Pimpinan Parpol atau masing-masing Pimpinan Parpol yang bergabung dengan Pasangan Calon
  4. Disaat mendaftarkan pasangan calon, selain memenuhi ketentuan pada Huruf I.A angka 1, Parpol atau Gabungan Parpol wajib menyerahkan dokumen Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani oleh Pimpinan Parpol atau para Pimpinan Parpol yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol, beserta lampirannya yang terdiri dari: a. Keputusan Pimpinan Parpol tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol. b. Surat pernyataan kesepakatan antar Parpol yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol; c. Surat pernyataan kesepakatan antara Parpol atau Gabungan Parpol dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;. d. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Parpol atau Gabungan Parpol menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; e. Keputusan Pimpinan Parpol Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Parpol tingkat Kabupaten dalam pendaftaran Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Parpol tingkat pusat; f. Menyertakan Keputusan Pimpinan Parpol tingkat pusat tentang kepengurusan Parpol tingkat kabupaten; g. Dokumen administrasi persyaratan calon

 

  1. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

B. SYARAT CALON.

1. Warga Negara Indonesia dapat dicalonkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: .

a.  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;.

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; \

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;

e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara meliputi: 1. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), 2. terpidana karena alasan politik, atau 3. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;

h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;

i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:

 

1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi: a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut- turut; atau c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.

4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½(dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan

5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:. a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan WakilWalikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau. b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama Kabupaten/Kota.

 

 

q. belum pernah menjabat sebagai: 1) Gubernur bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, di daerah yang sama; 2) Wakil Gubernur bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, di daerah yang sama; atau 3) Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama.

r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dari daerah lain, yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Minahasa;

s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah yang sama;

t. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.

u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon.

w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau.

x. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

 

 

2. Dokumen administrasi syarat calon untuk memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud angka 1 adalah:

a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w dan huruf x menggunakan formulir Model BB.1-KWK..

b. Surat pernyataan pada huruf a dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;

c. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

d. bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan: 1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya berupa kliping koran atau bukti tayang; 2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan 3. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

e. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana wajib menyerahkan: 1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya berupa kliping koran atau bukti tayang; 2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor; 3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga Pemasyarakatan; 4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan 5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud huruf B angka 1 huruf j;

g. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud huruf B angka 1 huruf k, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;

h. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf l;

i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf m;

j. urat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud huruf B angka 1 huruf n;

k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf o;

l. keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud huruf B angka 1 huruf t;

m. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

o. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf c;

p. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, yang ditandatangani Pasangan Calon;

q. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten Minahasa dan/atau Kecamatan menggunakan Formulir Model BC.1-KWK;

r. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15.2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy ( yang ukurannya maksimal 10 MB ).

s. Dokumen syarat calon yang diserahkan paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan Pasangan Calon untuk melengkapi Surat Pernyataan bakal calon pada angka 2 huruf a meliputi: 1) surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; 2) surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa atau sebutan lainnya; 3) surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; 4) surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota; 5) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), angka 4); dan 6) surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), angka 4) sedang diproses oleh pejabat yang berwenang .

 

 

II.WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

A.WAKTU PENDAFTARAN:

Hari/Tanggal : Senin-Rabu, Tanggal 08 s.d. 10 Januari 2018

Jam :    08.00 – 16.00 Wita untuk tanggal 08-09 Januari 2018

08.00 – 24.00 Wita untuk tanggal 10  Januari 2018

 

B. TEMPAT PENDAFTARAN:

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa d/a. : Kompleks Stadion Maesa Tondano III.

 

III. KETENTUAN PROSEDUR PENDAFTARAN

  1. Parpol atau Gabungan Parpol tingkat Kabupaten Minahasa mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Minahasa selama masa pendaftaran;
  2. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Parpol tingkat daerah Kabupaten Minahasa, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Parpol atau Gabungan Parpol tingkat pusat dapat dilakukan oleh Pimpinan Parpol atau Gabungan Parpol tingkat pusat;
  3. Pengurus Parpol atau Gabungan Parpol dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran;
  4. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Parpol atau Gabungan Parpol atau tim Bakal Pasangan Calon dengan difasilitasi oleh operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi pencalonan (SILON). Untuk keperluan tersebut, maka data bakal pasangan calon dan data dukungan Parpol discan dan dimasukan dalam bentuk soft file ke KPU Kabupaten Minahasa disaat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
  5. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Parpol atau Gabungan Parpol.
  6. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi: a. 1 (satu) rangkap asli; dan b. 1 (satu) rangkap salinan.
  7. Parpol atau Gabungan Parpol setelah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Minahasa, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran;
  8. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Minahasa, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;
  9. Parpol atau Gabungan Parpol yang mencalonkan pasangan calon dan/atau Pasangan Calon menyampaikan daftar nama petugas penghubung atau LO (Liaison Officer) sebanyak 2 (dua) orang, yang bertugas menjadi penghubung penyampaian informasi pencalonan antara Parpol atau Gabungan Parpol dengan KPU Kabupaten Minahasa, termasuk menyampaikan jadwal rencana pendaftaran dan menerima ID Card Pendaftaran Calon dari Pokja Pencalonan KPU Minahasa;
  10. Pimpinan Partai Politik diundang menghadiri Sosialisasi tata cara pencalonan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 bertempat di Kantor KPU Minahasa pukul 14.00 WITA.

 

Contoh formulir pendaftaran dapat diunduh di website KPU Kabupaten Minahasa (www.kpuminahasakab.go.id) atau dapat diperoleh langsung di Kantor KPU Minahasa.

Jika ada hal-hal yang kurang jelas, dapat menghubungi Helpdesk Pencalonan dan Sistem Informasi Pencalonan KPU Minahasa di Kantor KPU Minahasa.

 

Hits: 122

"BAGIKAN BERITA INI MELALUI..."

Related posts

Leave a Comment